kenaikan BBM dan solusi BLT

Pemerintah baru saja menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Meski berbagai aksi penolakan terjadi, namun tampaknya hal tersebut di anggap angin lalu saja. Di tengah impitan ekonomi yang kian terasa, beban hidup masyarakat akan semakin berat sebagai dampak dari kenaikan BBM ini. Naiknya BBM dipastikan akan memicu kenaikan harga lainya.

Di tengah himpitan ekonomi yang diutarakan pemerintah adalah untuk memperkecil subsidi yang telah di berikan pemeritah selama ini yang tidak tepat sasaran. Namun begitu,toh banyak yang menilai kebijakan menaikan harga BBM bukanlah kebijakan yang tepat. Banyak juga pengamat perminyakan yang mengusulkan agar pemerintah memaksimalkan sektor migas sehingga sasaran APBN bisa di capai.

Termasuk didalamnya mengurangi berbagai kebocoran yang selama ini terjadi karena korupsi.

tampaknya masalah bahan bakar minyak di negara kita memang merupakan masalah yang rumit. Harga mentah minyak dunia yang cenderung terus naik membuat pemerintah merasakan kalau APBN tak mampu terus menanggung besarnya subsidi  yang diberikan.

akibat kenaikan ini banyak pengamat memprediksi, angka kemiskinan di negara indonesia akan semakin meningkat jumlahnya. namun begitu pemerintahpun berdalih, dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) yang jumlahnya di perkirakan Rp 150 ribu perbulan selama 9 bulan.

sebagai besarnya masyarakat menilai kebijakan inipun tidak tepat karena yang paling baik adalah memberikan kail ketimbang ikan. orang lebih baik diberi kekeluasaan berusaha ketimbang di beri uang, apalagi jumlahnya relatif tidak mencukupi.

bahkan seorang warga miskin di televisi menyebutkan, lebih baik tidak naik harga BBM ketimbang di kasih uang 150 ribu rupiah perbulan untuk beberapa tahun, karena Nombokinnya akan lebih besar dari jumlah itu.

nantinya setelah sembilan bulan, teteap saja saya menanggung segala kesusahan "karena harga minya naik." kata warga tersebut saat di wawancarai di sebuah station televisi.

pendidikan gratis selama 12 tahun

Kebijakan kenaikan harga BBM jelas bukan kebijakan bagus. Kalau niat pemerintah ingin memperkecil angka subsidi caranya bukan seperti itu. Betapapun lebih banyak negatifnya ketimbang fositifnya. Karena mau tak mau hal tersebut akan memicu harga lainya, termasuk ongkos kendaraan umum, untuk naik.

Membayangkan dampaknya saja saya agak seram. apalagi dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Ini sebuah kebijakan yang menurut saya agak aneh. Sifatnya cuma menghibur sementara. ini bukan solusi karena setelah itu masyarakat juga akan bingung dan pusing.

Lebih baiksih bantuan itu dialihkan ke sektor pendidikan saja. Jadi wajib belajar bukan 9 tahun tapi 12 tahun. Jadi sekolahnya sampai SLTA. Sekarang saja program yang baru sembilan tahun saja masyarakat tetap keluar uang dengan dalih apapun dari sekolah. Apalagi kalau tidak wajib 9 tahun, bayarnya pasti akan lebih mahal lagi.

Selain itu, didirikan sekolah-sekolah keahlian khusus lebih banyak lagi dan gratis. Lulus dari sekolah tersebut sudah punya keahlian,setidaknya kalau mau berwirausaha pun bisa. Bahkan kalau pun harus menjadi TKI, jadilah tenaga kerja yang punya keahlian. Sebab siapapun tahu biaya pendidikan itu mahal sekali meskipun sekolah negeri.

Bagamaina rakyat kita bisa pintar semua kalau pendidikan tidak merata. Saya sedih melihat sarana sekolah di pedalaman. Pergi ke sekolah pun harus susah jalannya, belum lagi sekolahnya yang rusak, gurunya yang sedikit dengan fasilitas minim.

Kalau ingin membuat masyarakat kita terhibur dengan  kenaikan BBM, berantas korupsi dengan menghukum seberat-beratnya karena merekalah yang dengan jahat membuat kebocoran uang negara sementara rakyat yang tak tahu apa-apa yang menanggung akibatnya. Kalau melihat jumlah uang yang mereka korupsi,rakyat jadi miris. Mudah sekali mereka memakan uang rakyat tanpa merasa bersalah.